KomandoRakyat – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus meminta insan pers memperkuat fungsi kontrol sosial dengan aktif mengawasi kinerja dinas dan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Pesan tersebut disampaikan Yulius saat coffee morning bersama awak media di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Rabu (26/8/2026).
Menurut Yulius, wartawan memiliki peran strategis dalam menemukan berbagai persoalan di lapangan.
Ia bahkan mengibaratkan tugas wartawan memiliki kemiripan dengan kerja intelijen, terutama dalam hal mengumpulkan informasi dan menemukan fakta.
“Ibarat uang logam, di satu sisi jadi wartawan, kalau dibalik sisi lainnya itu jadi intel,” ujar Yulius.
Ia menilai wartawan memiliki keunggulan karena bekerja langsung di tengah masyarakat dan memiliki jaringan informasi yang luas.
Kondisi tersebut dinilai dapat membantu pemerintah mendeteksi persoalan pembangunan maupun keluhan masyarakat yang belum terpantau.
Karena itu, Yulius mendorong wartawan tidak ragu menelusuri persoalan yang berkaitan dengan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) maupun pelayanan publik.
Namun, ia mengingatkan agar setiap temuan tetap melalui proses verifikasi dan konfirmasi sebelum dipublikasikan.
“Buat pemberitaan yang mendidik. Silakan bikin judul atau berita yang menarik dan viral, tapi pastikan berita tersebut viral yang tidak ‘berdosa’ dan memberikan edukasi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Yulius juga menekankan pentingnya memastikan informasi yang diperoleh benar-benar berbasis fakta A1 agar pemberitaan tidak menimbulkan kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
Menurutnya, pers yang kritis bukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan mitra penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau menemukan masalah di lapangan, silakan konfirmasi dan beritakan faktanya. Buat pemberitaan yang kritis tetapi tetap mendidik dan membangun Sulawesi Utara,” kata Yulius.
Untuk mendukung keterbukaan informasi tersebut, Yulius menginstruksikan Dinas Kominfo dan seluruh instansi terkait agar responsif terhadap konfirmasi wartawan.
Ia meminta jajaran Pemprov Sulut tidak menghindari pertanyaan media maupun menutup-nutupi informasi yang memang menjadi kepentingan publik.
Dengan demikian, fungsi kontrol media diharapkan dapat menjadi penyeimbang sekaligus sumber masukan bagi Pemprov Sulut dalam mengevaluasi kinerja, memperbaiki pelayanan, dan mengambil kebijakan yang lebih tepat bagi masyarakat.
